Tugas -Tugas BPUPKI Dan PPKI

Tugas BPUPKI

Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia – BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada tanggal 1 maret 1945 oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

BPUPKI dibentuk sebagai upaya mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia agar bersedia membantu dalam perang melawan sekutu, sebagai gantinya Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari 62 orang anggota aktif, yaitu tokoh tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa yang merupakan perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, namun wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara aktif dan hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja.

BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Selama BPUPKI berdiri, sudah diadakan dua kali masa persidangan dan juga adan beberapa pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. BPUPKI ini merupakan badan yang penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia.

Tugas BPUPKI

Untuk lebih jelasnya dalam memahami apa tugas BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang sebenarnya, simak penjelasan berikut ini,

Tugas Utama BPUPKI

Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari, menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Tugas BPUPKI Berdasarkan Sidang
Membahas dan menyusun Dasar Negara Indonesia
Sesudah sidang pertama, BPUPKI bertugas membentuk reses selama satu bulan
Membentuk Panitia Kecil (panitia delapan) Yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota
Membantu panita sembilan bersama panita kecil
Panita sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta

Anggota BPUPKI

Berikut ini beberapa nama nama anggota BPUPKI,

K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua) – orang jepang
Ir. Soekarno
Drs. Moh. Hatta
Mr. Muhammad Yamin
Prof. Dr. Mr. Soepomo
KH. Wachid Hasyim
Abdoel Kahar Muzakir
Mr. A.A. Maramis
Abikoesno Tjokrosoejo
H. Agoes Salim
Mr. Achmad Soebardjo
Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
Ki Bagoes Hadikusumo
A.R. Baswedan
Soekiman
Abdoel Kaffar
R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
K.H. Ahmad Sanusi
K.H. Abdul Salim
Liem Koen Hian
Tang Eng Hoa
Oey Tiang Tjoe
Oey Tjong Hauw
Yap Tjwan Bing.

Demikianlah ulasan mengenai tugas tugas BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam memahami apa tugas BPUPKI

Tugas PPKI dan PPUKI

PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada awalnya adalah badan bentukan Jepang dengan nama Dokuritsu Yunbi Inkai.

Badan ini didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diresmikan dua hari kemudian oleh Marsekal Hisaichi Terauchi setelah komandan tentara Jepang di Asia Tenggara itu bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di Saigon, Vietnam, yaitu Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat.

Badan yang menggantikan BPUPKI ini memiliki 21 anggota utama dan 6 anggota tambahan tanpa sepengetahuan Jepang. Berikut para anggotanya:

Ir.Soekarno – ketua
Drs. Moh. Hatta – wakil ketua

Para anggotanya adalah

Dr.Mr. Soepomo
Pangeran Soerjohamidjojo
KRT Radjiman Wedyodiningrat
Pangeran Poerbojo
R P Soeroso
Mr.Teuku Muhammad Hasan
Kiai Abdoel Wachid Hasjim
Mr. Abdul Maghfar
Soetardjo Kartohadikoesoemo
Andi Pangerang
Otto Iskandardinata
A.H Hamidan
Ki Bagus Hadikusumo
Drs. Yap Tjwan Bing
Abdoel Kadir
Mr. Johannes Latuharhary
GSSJ Ratulangi
I Goesti Ketoet Poedja
Mohammad Amir

Sementara anggota tambahannnya adalah

Ki Hadjar Dewantara
Kasman Singodimejo
Ahmad Soebardjo
Sajoeti Melik
Iwa Koesoemasoemantri
RAA Wiranatakoesoema

Tugas-tugas yang diemban PPKI adalah sebagai berikut:

mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia
mengesahkan undang-undang dasar negara
memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan Moh.Hatta
membentuk komite nasional yang membantu tugas presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk

Sidang-sidang PPKI

Dalam perjalanan sejarahnya, PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali dengan berbagai fokus yang berbeda. Berikut hasil-hasil sidangnya

Sidang pertama (18 Agustus 1945)

Dalam sidang pertama inilah enam anggota tambahan tersebut diselipkan setelah sempat ditolak oleh sejumlah golongan muda karena dianggap badan bentukan Jepang. Hasil sidang pertama ini yaitu

Mengesahkan UUD 1945 beserta pembukaannya.
mengganti sila pertama pancasila dengan ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ dari kalimat ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.
menetapkan presiden dan wakil presiden RI
membentuk komite nasional.

Sidang kedua (19 Agustus 1945)

Dalam sidang kedua ini sejumlah perangkat pemerintahan dibahas dan dibentuk. Hasil-hasilnya adalah

membagi Indonesia menjadi 8 propinsi sekaligus memilih gubernur masing-masing daerah, yaitu

Sumatra dengan Teuku Mohammad Hassan sebagai gubernurnya.
Jawa Barat dengan Sutarjo Kartohadikusumo sebagai gubernurnya.
Jawa Tengah dengan R. Panji Suroso sebagai gubernurnya.
Jawa Timur dengan R.A Suryo sebagai gubernurnya .
Sunda Kecil dengan Mr. I Gusti Ketut Puja Suroso sebagai gubernurnya.
Maluku dengan Mr. J. Latuharhary sebagai gubernurnya.
Sulawesi dengan Dr.G.S.S.J. Ratulangi sebagai gubernurnya.
Kalimantan dengan Ir. Pangeran Mohammad Nor sebagai gubernurnya.

memilih 12 menteri dalam kabinet pertama RI. Rincian menteri-menterinya adalah

Departemen dalam negeri : RRA Wiranata Kusumah
Departemen luar negeri : Mr. Achmad Soebardjo
Departemen kehakiman : Prof. Dr. Mr Soepomo
Departemen pengajaran : Ki Hajar Dewantoro
Departemen pekerjaan umum : Abukusno Cokrosuyoso
Departemen perhubungan : Abikusno Comrisuyoso
Departemen keuangan : AA maramis
Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman
Departemen kesehatan : dr. Buntaran Martoatmojo
Departemen sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri
Departemen keamanan rakyat : Supriyadi
Departemen Penerangan : Mr. Amir syamsudin

membentuk komite nasional daerah
membentuk Tentara Rakyat Indonesia yang berasal dari tentara Heiho dan Peta
memasukkan kepolisian dalam departemen dalam negeri

Sidang ketiga (22 Agustus 1945)

Sidang ketiga ini memiliki agenda utama yaitu membahas hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan komite nasional serta beberapa organisasi lainnya. Hasil-hasilnya adalah

membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia)
membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan betapa besarnya peran PPKI dalam kemerdekaan Indonesia.

Hasil kerja tokoh-tokoh tersebut perlu diapresiasi demi kemerdekaan bangsa.

Referensi
Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
Simons, G.(2000). Indonesia: The Long Oppression. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-333-98284-6
Widyantara, Alfan. Sejarah Pembentukan PPKI. 2015, Maret, 17.